Beri Kejutan, Kepala BPN Serahkan Sertifikat Tanah Milik Batalyon Infanteri 527/BY di Momen HUT TNI Ke-77

LUMAJANG, - Bertempat di Lapangan Pratu Natra Batalyon Infanteri 527/BY, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lumajang, Rocky Soenoko menyerahkan sertifkat tanah seluas 411.800 meter persegi, dengan nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, milik Batalyon Infanteri 527/BY, Rabu (5/10/2022).

Sertifikat tersebut diserahkan usai pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (HUT TNI) ke-77 tahun 2022, dan diterima langsung oleh Komandan Batalyon Infaneri 527/BY, Mayor Inf Ragil Jaka Utama.

Rocky menyampaikan, bahwa Batalyon Infanteri 527/BY yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Nomor 51, Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang tersebut, selama masa berdiri sejak tahun 1951 sampai sekarang masih belum bersertifikat.

Rocky juga menyampaikan, bahwa lokasi Batalyon Infanteri 527/BY yang berada di sekitar perumahan dan berbatasan langsung dengan lahan subur milik masyarakat, ke depan dapat berpotensi menimbulkan konflik batas wilayah Batalyon dengan lahan milik masyarakat.

“Untuk menyikapi kemungkinan terjadi konflik antara TNI dan masyarakat, Komandan Kodim 0821 Lumajang, Letkol Czi Gunawan Indra, Y.T., S.T., M.M. menyarankan untuk segera diterbitkan sertifikat tanah milik Batalyon Infanteri 527/BY, ” ujarnya.

Rocky mengatakan, bahwa menanggapi usulan tersebut, pihaknya bersama aparatur wilayah serta pihak Batalyon Infanteri 527/BY bekerja sama menyelesaikan data yang diperlukan untuk dipergunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat tanah tersebut.

Lanjut dia, dengan terbitnya sertifikat tanah tersebut, berdasarkan peta Zona Nilai Tanah BPN Kabupaten Lumajang, aset negara senilai Rp. 467.804.800.000, 00 dapat diamankan dari ancaman penyerobotan tanah.

“Sengaja kita serahkan sertifikat tersebut di momen peringatan HUT TNI ke-77 tahun 2022 ini sebagai kejutan.  Dengan terbitnya sertifikat tanah ini, batas lahan Batalyon Infanteri 527/BY menjadi lebih jelas, aset negara juga dapat diamankan, sehingga ke depan tidak menyebabkan konflik antara TNI dan masyarakat, ” pungkasnya. (*)